Transparansi dan Akuntabilitas

Berbeda dengan lembaga-lembaga independen lainya, dalam satu tahun berjalan BKM beberapa kali mengalami monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak, seperti di tahun 2013 BKM Sasono Mulyo mendapat monoting dan evaluasi antara lain dari jajaran Korkot PNPM-MP Kota Semarang, BapermasKB dan Bappeda, serta dilakukan audit keuangan dari auditor independen.

Dalam penentuan prioritas kegiatan pun BKM selalu mengedepankan musyawarah mufakat dengan masyarakat (diwakili ketua RT dan ketua RW), lembaga-lembaga Kelurahan, dan pemerintahan Kelurahan. Rapat Rutin Bulanan dilaksanakan sebagai sarana untuk berbagi informasi, pengambilan kebijakan, berbagi tugas, dan monitoring evaluasi kepada BKM sendiri maupun Kesekretariatan dan UP-UP.

Semua kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh BKM akan disampaikan kepada masyarakat melalui acara Rembug Warga Tahunan (RWT). Acara ini sebagai bentuk pertanggungjawaban BKM Sasono Mulyo kepada warga Kelurahan Rejomulyo, yang dilakukan secara rutin setiap akhir tahun tutup buku. Pelaksanaan RWT tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Pengalaman Kerja BKM Sasono Mulyo dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

BKM Sasono Mulyo telah berpengalaman dalam Program Penanggulangan Kemiskinan sejak Tahun 2003, BKM Sasono Mulyo didirikan pada Tanggal 3 September 2003. Selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 BKM Sasono Mulyo berada dibawah payung Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), mulai tahun 2007 BKM Sasono Mulyo sampai dengan sekarang berada dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Dari data yang ada, untuk Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 (sebagian yg sdh dimanfaatkan), kegiatan pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel dan grafik yang ada.

Terlihat dari tabel dan grafik yang ada, masyarakat memprioritaskan peninggian jalan dan perbaikan kualitas sarana jalan sebagai hal yang mendesak untuk dilakukan, karena permasalahan penurunan tanah sehingga wilayah sering terendam Rob dan banjir telah mengakibatkan rusaknya prasarana jalan. Upaya yang ditempuh masyarakat untuk membebaskan permasalahan genangan air adalah dengan perbaikan drainase dan pemasangan pompa-pompa.

Kegiatan lain yang dilaksanakan yakni perbaikan rumah tidak layak huni sebagai jawaban dari permasalahan kemiskinan terutama dalam menangani permukiman kumuh.

Dari pembelajaran siklus penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan masyarakat benar-benar diajak berpikir kritis dalam menemukenali permasalahan dan potensi yang ada di Kelurahan, setelah itu barulah masyarakat merencanakan program apa yang sesuai untuk memberdayakan masyarakat,dan diprioritaskan berdasarkan kemendesakan, simpul masalah dan sasaran penerima manfaat.

Untuk kegiatan yang menjawab permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat miskin, BKM memprioritaskan sosial produktif untuk masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha dan penambahan modal untuk para warga miskin yang sudah memiliki usaha.Kondisi kegiatan ekonomi bergulir di BKM Rejomulyo seperti yang tergambarkan pada Neraca Keuangan UPK di atas dimana UPK memiliki total asset sebesar Rp. 583.829.980,- dengan total piutang sebesar Rp. 172.150.000,- dengan total KSM aktif saat ini sebesar  63 KSM yang beranggotakan kurang lebih sebanyak 198 orang dengan total pendapatan bersih rata-rata per bulan lebih dari Rp. 12.000.000, sehingga laba tahun berjalan pada periode Januari-September ini mencapai Rp. 112.512.500. Secara umum kondisi keuangan kegiatan Ekonomi bergulir dapat di lihat seperti tampak pada Neraca UPK seperti yang ada dan di lihat dari Kinerja RLFnya memiliki kondisi yang “memuaskan” dengan  tingkat PAR sebesar  6,8%, LAR sebesar 9,5% dan CCR-nya sebesar 2041% dan capaian ROI yang cukup fantastis yakni mencapai lebih dari  56%, hal ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi untuk kegiatan pinjaman bergulir di BKM yang di rasakan cukup bermanfaat bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah.

kinerja

Kesanggupan BKM untuk melakukan recruitment tenaga ahli perencanaan lingkungan permukiman berbasis komunitas

Pada program PLPBK ada tiga tahapan besar yang harus dilaksanakan yaitu tahap perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan dan tahap pemasaran BKM harus ada Tenaga Ahli sebagai pendampingan. Untuk itu BKM Sasono Mulyo Kelurahan Rejomulyo sanggup untuk melakukan recruitment tenaga ahli baik perencanaan maupun pemasaran sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

Kesanggupan BKM untuk mengelola kegiatan PLPBK secara partisipatif, transparan, akuntable, visioning dan responsif/proaktif

Dalam mengelola kegiatan PLPBK nanti BKM akan jalankan secara partisipasif yaitu akan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dalam mengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat pada setiap tahapan dan tidak lupa untuk mengikutsertakan kaum perempuan dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama kegiatan.Selain itu Program akan dikelola secara akuntabel dengan menerapkan pengelolaan keuangan sesuai aturan standar PNPM. Transparansi kegiatan akan diarus utamakan untuk membangun kontrol dan dukungan masyarakat dengan cara secara aktif menginformasikan proses dan hasil kegiatan secara periodik, ke lembaga yang ada di masyarakat maupun dengan menempel di tempat-tempat strategis yang banyak dikunjungi masyarakat.

Untuk pelaporan kegiatan, BKM akan menjalankan secara akuntabel sesuai dengan SOP yang ada pada program PLPBK, dan akan selalu proaktif  mengelola kegiatan PLPBK. Berpijak pada potensi yang dimiliki dan permasalahan riil masyarakat BKM sanggup untuk mengelola kegiatan PLPBK sesuai impian yakni terwujudnya lingkungan pemukiman yang didambakan masyarakat Kelurahan Rejomulyo.

Pengalaman BKM di dalam mengelola hasil-hasil pembangunan

Dalam pengelolaan hasil-hasil pembangunan khususnyan untuk kegiatan fisik BKM membentuk Tim Operasional dan Pengelola (OP) bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan. Tim OP tersebut yang melaksanakan perawatan dan pemeliharaan. Data infrastruktur yang sudah dibangun diinformasikan di media warga yang dibagikan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pengawasan terhadap infra yang dibangun.